Ketua Banggar Said Abdullah Minta Pemerintah Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah berinisiatif mendorong forum World Trade Organization (WTO) mengambil kebijakan untuk menyehatkan perdagangan global secara berkelanjutan.

Permintaan ini disampaikan merespons langkah Presiden Amerika Donald Trump yang mengumumkan tarif impor baru. Said menilai Indonesia perlu mengajak dunia untuk mengedepankan prinsip perdagangan yang tidak mendiskriminasi negara satu dengan lainnya.

"Saya menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 April.

Politikus PDIP itu juga menilai Indonesia lewat WTO perlu membangun perdagangan internasional yang transparan. "Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya lalu kepentingan masyarakat global mendapatkan kesejahteraan diabaikan," tegas Said.

"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional," sambung dia.

Sedangkan untuk di dalam negeri, pemerintah bisa menjalankan strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekarang. Di antaranya dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan dengan mencari pasar baru menggantikan Amerika Serikat.

"Jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif," ujar Said.

Politikus PDIP ini juga menekankan pemerintah harus memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi pelaku ekspor untuk memperkuat kebutuhan devisa, serta memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

Langkah berikutnya, sambung Said, dengan memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

Kemidian menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.

"Kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," jelasnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan. Said bilang hal ini bertujuan untuk mendorong pasar saham dan keuangan yang lebih inklusi tetapi tetap menjanjikan bagi investor internasional.

Terakhir, menyediakan sumber informasi yang tepercaya sebagai rujukan pelaku usaha. "Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha," pungkasnya.